“Secara historis dan ideologis, musik underground terutama kancah (scene) punk dan hardcore, memiliki hubungan yang sangat erat dan ramah terhadap kelompok minoritas, termasuk LGBTQ+….”

Peraturan Presiden No. 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029 menjadi sorotan pemberitaan media baru-baru ini. Salah satu yang kontroversial adalah memasukkan klausul “penyebaran budaya lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer (LGBTQ)” sebagai kategori ancaman negara non-militer.

Regulasi ini menyetarakan LGBTQ+ dengan separatisme, terorisme, perompakan, pencurian kekayaan alam, peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang. Ini adalah bedah masalah yang sangat tajam dalam sejarah sosiopolitik kita, di mana isu identitas sering kali digeser dari kritik vertikal (rakyat vs. penguasa) menjadi konflik horizontal (rakyat vs. rakyat).

Saya bakal mengurai sedikit dinamika ini dari sudut pandang kultur bawah tanah (underground), ideologi anarkisme, dan taktik politik kambing hitam (scapegoating).

Respons Komunitas Bawah Tanah & Pakem Anarkisme

Dalam kultur punk misalnya yang mengakar pada nilai-anarkisme, posisi terhadap kelompok minoritas seperti LGBTQ+ sebenarnya sudah klir secara teoritis: kesetaraan mutlak dan penolakan terhadap segala bentuk hierarki serta opresi.

Prinsip dasarnya, anarkisme menolak otoritas negara dan norma sosial yang memaksa. Ketika negara atau mayoritas menghakimi dan menindas suatu kelompok karena identitasnya, punk—secara historis—akan berdiri sebagai ruang aman (safe space) bagi mereka yang terpinggirkan. Di skena global, kita mengenal gerakan Queercore pada era 80-an/90-an, yang lahir justru untuk melawan homofobia baik di masyarakat luas maupun di dalam skena punk itu sendiri.

Namun, realita di lapangan ada jurang pemisah antara “teori teks” dan “realita budaya”. Skena underground lokal tidak hidup di ruang hampa; musisi dan pelakunya tumbuh dalam masyarakat yang patriarkal dan religius. Akibatnya, terjadi polarisasi. Ada faksi punk yang konsisten memeluk nilai kesetaraan tanpa syarat, tetapi ada juga faksi yang masih bias gender atau menganggap isu LGBTQ “tidak sejalan dengan kearifan lokal,” bahkan menganggapnya sebagai “agenda liberal barat” yang harus ditolak.

Label “Ancaman Non-Militer”: Tepat Sasaran Atau Kambing Hitam?

Menempatkan ekspresi identitas atau orientasi seksual sebagai “ancaman keamanan non-militer” setara dengan terorisme atau kejahatan transnasional jelas tidak tepat sasaran secara objektif, melainkan sebuah instrumen politik.

Jika kita menggunakan kacamata analisis kritis, ini adalah taktik klasik moral panic (kepanikan moral) yang sengaja diproduksi. Mengapa? Karena kelompok LGBTQ+ tidak memiliki struktur militer, tidak mengangkat senjata, dan tidak bertujuan menggulingkan kedaulatan wilayah negara.

Analisis anda yang mengaitkannya dengan sentimen anti-Tionghoa pada era 1960-an sangat akurat. Polanya persis sama: Dehumanisasi. Minoritas digambarkan sebagai “penyakit”, “agen asing”, atau “perusak moral bangsa”. Berikutnya menciptakan musuh bersama (Common Enemy). Ketika masyarakat disatukan oleh rasa takut terhadap satu musuh yang abstrak, mereka akan melupakan konflik internal lainnya.

Pengalihan Isu: Vertikal Menjadi Horizontal

Isu LGBTQ adalah “bahan bakar” yang sangat murah dan efektif untuk memicu kemarahan publik. Ketika negara sedang menghadapi kritik atas isu-isu struktural yang berat—seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, atau pengesahan undang-undang yang kontroversial—melempar isu moralitas ke publik berfungsi sebagai bom asap (smoke screen).

Dengan mengubah narasi menjadi konflik horizontal, energi kritis masyarakat habis untuk saling berdebat, menghakimi, dan mempersekusi sesama warga di akar rumput. Penguasa pun bisa melenggang aman dari pengawasan karena rakyatnya sedang sibuk “menyelamatkan moral” masing-masing.

Kehilangan Esensi Perlawanan

Jika skena bawah tanah tunduk pada narasi ketakutan yang diciptakan negara, maka mereka telah kehilangan esensi “perlawanan”-nya. Sikap musisi bawah tanah yang setia pada pakemnya seharusnya adalah menelanjangi taktik pengalihan isu ini.

Posisi LGBTQ+ dalam skena bukan sekadar “diterima”, melainkan dipandang sebagai sesama manusia yang hak dasarnya atas rasa aman sedang dirampas oleh sistem yang opresif dan korup. Sehingga, isu yang utama seolah bakal terabaikan: pelanggaran HAM, korupsi, nepotisme, eksploitasi alam, dan lain-lain yang seharusnya menjadi skema besar bahasa perlawanan dalam kultur musik bawah tanah.

Secara historis dan ideologis, musik underground terutama kancah (scene) punk dan hardcore, memiliki hubungan yang sangat erat dan ramah terhadap kelompok minoritas, termasuk LGBT. Ideologi dasar underground adalah anti-establishment (melawan kemapanan), inklusivitas, kebebasan berekspresi, dan merangkul kaum oportunis atau mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat mayoritas (misfits). Bagi kelompok LGBT, panggung underground sering kali menjadi ruang aman (safe space) di mana mereka bisa mengekspresikan identitas tanpa takut dihakimi oleh norma sosial masyarakat awam.

Namun, relasi ini tidak selalu mulus. Pada pertengahan tahun 1980-an, kancah hardcore-punk sempat bergeser menjadi sangat maskulin, agresif, bahkan homofobik. Dari keresahan itulah lahir gerakan perlawanan internal yang melahirkan subgenre khusus yang sangat ramah dan vokal terhadap isu LGBT.

Gerakan Queercore

Di pertengahan tahun 1980-an hingga 1990-an, lahirlah gerakan Queercore (awalnya disebut Homocore). Gerakan ini digagas oleh para musisi dan seniman queer yang merasa kancah punk mainstream saat itu mulai dikuasai oleh budaya heteronormatif dan maskulinitas yang berlebihan.

Lewat majalah independen (fanzine) seperti J.D.s yang dibuat oleh G.B. Jones dan Bruce LaBruce di Toronto, Kanada, gerakan ini menyebar ke Amerika Serikat dan melahirkan jaringan musik global yang menentang homofobia, seksisme, sekaligus mengkritik komersialisasi komunitas gay mainstream.

Band Underground yang Membahas Isu LGBT

Berikut adalah beberapa band legendaris dari kancah underground dunia yang secara eksplisit membahas identitas gender, seksualitas, dan hak-hak individu:

• Pansy Division (Pop-Punk/Queercore) Band asal San Francisco yang dibentuk tahun 1991. Mereka adalah salah satu band queercore paling populer yang liriknya blak-blakan, jenaka, dan penuh kebanggaan membahas kehidupan sebagai gay. Mereka bahkan pernah diajak tur bersama Green Day pada tahun 1994, yang membawa isu queer ke penonton punk yang lebih luas.
• Limp Wrist (Hardcore-Punk) Menampilkan musik hardcore-punk yang sangat cepat, agresif, dan heavy, tetapi dengan lirik yang membahas kehidupan queer, penolakan terhadap homofobia, dan persaudaraan sesama minoritas. Frontman mereka, Martin Sorrondeguy, adalah tokoh ikonik dalam kancah underground.
• Against Me! (Anarcho-Punk/Punk Rock) Album mereka yang bertajuk Transgender Dysphoria Blues (2014) secara utuh membahas perjuangan, transisi gender, dan disforia yang dialami oleh sang vokalis.
• G.L.O.S.S “Girls Living Outside Society’s Shit” (Hardcore-Punk) Band d-beat/hardcore punk yang semua personelnya adalah transpuan dan perempuan non-biner. Musik mereka sangat marah, mentah, dan vokal melawan transfobia serta kekerasan terhadap kaum minoritas.
• Tribe 8 (Queercore/Hardcore) Band punk yang digawangi oleh para lesbian dan transgender pria. Mereka terkenal dengan aksi panggung yang konfrontatif dan lirik yang membahas isu-isu seperti kekerasan seksual, hak tubuh, dan lesbianisme.

Tokoh LGBT Berpengaruh dalam Musik Underground

Ada banyak sosok penting yang dihormati di kancah musik bawah tanah dunia karena integritas dan kontribusinya. Mungkin beberapa orang sudah banyak yang tahu deretan nama populer seperti Rob Halford (Judas Priest) dan Billie Joe Amstrong (Green Day) yang pernah secara terbuka menyatakan bahwa orientasi seksual mereka termasuk dalam kelompok LGBT. Selain itu, ada beberapa yang lain sepeti yang akan dijabarkan lebih lanjut pada artikel ini.

• Jayne County kerap disebut sebagai penyanyi transgender pertama dalam sejarah rock ‘n’ roll. Muncul di kancah proto-punk New York (sejawat dengan Ramones dan Blondie) pada tahun 1970-an, ia membuka jalan bagi ekspresi gender yang cair di atas panggung punk lewat bandnya, Jayne County & the Electric Chairs.
• Martin Sorrondeguy merupakan vokalis dari band hardcore legendaris Los Crudos (band punk Latin-Amerika yang sangat politis) dan Limp Wrist. Martin adalah sosok yang sangat dihormati di kancah hardcore punk internasional. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi bagian dari musik hardcore yang super agresif sekaligus menjadi seorang gay yang vokal.
• Laura Jane Grace merupakan pendiri dan vokalis band punk rock Against Me!. Keputusannya untuk melakukan transisi jender secara publik pada tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah punk modern, memicu diskusi besar mengenai penerimaan transgender di kancah musik independen.
• Gary Floyd & Randy Turner merupakan Dua tokoh penting dari kancah Texas Hardcore tahun 1980-an. Gary Floyd (vokalis The Dicks) dan Randy Turner (vokalis Big Boys) adalah pria gay yang terbuka secara publik di era ketika kancah hardcore sedang sangat maskulin dan rentan terhadap gesekan fisik.

Di Indonesia, karena benturan norma sosial, hukum, dan budaya lokal yang konservatif, kancah underground lokal umumnya bersikap “lebih cair secara personal” namun jarang menampilkan band yang secara eksplisit/terbuka mengusung identitas LGBT di atas panggung seperti gerakan Queercore di luar negeri. Meskipun prinsip Do It Yourself (DIY) punk lokal mengajarkan kesetaraan dan anti-diskriminasi, ekspresi isu ini di kancah domestik biasanya bergerak secara organik dalam lingkaran pertemanan yang saling melindungi, alih-alih menjadi tema lirik yang frontal.